JAKARTA (Nagekeo Pos) - Kali Lambo di Nagekeo dipastikan sebagai lokasi paling ideal untuk proyek waduk oleh pemerintah pusat karena besarnya area tangkapan curah hujan.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 6:06 PM
Showing posts with label Ekonomi Nasional. Show all posts
Showing posts with label Ekonomi Nasional. Show all posts
Efraim Muga: Kali Lambo Paling Ideal untuk Waduk
JAKARTA (Nagekeo Pos) - Kali Lambo di Nagekeo dipastikan sebagai lokasi paling ideal untuk proyek waduk oleh pemerintah pusat karena besarnya area tangkapan curah hujan.
Jemur Cengkeh di Mbay (untuk Waduk Lambo)
JAKARTA (Nagekeo Pos) - Megaproyek waduk Lambo di Nagekeo bernilai Rp1 triliun lebih terus menjadi trending topik 2 bulan terakhir ini. Sumber dari Istana Presiden mengatakan Jokowi akan resmikan tiang pancang (groundbreaking) proyek waduk Lambo di bulan Desember tahun ini. Sementara konstruksi atau pembangunan fisik dijadwalkan tahun 2018.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 2:16 PM
Publik Nagekeo Bersatu Dukung Waduk Lambo
JAKARTA (Nagekeo Pos) - Proyek Waduk Lambo kian panas dibicarakan di media sosial facebook, terutama di beranda Mbay Online, grup facebook paling populer untuk Nagekeo.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 5:13 PM
Waduk Lambo Pindah ke Ngada?
JAKARTA (Nagekeo Pos) - Dari gedung DPR-RI Senayan, Jakarta tersiar khabar jika Bupati Ngada Marianus Sae mendapat tawaran dari parlemen untuk menyiapkan lahan proyek waduk di wilayah Ngada dari Lambo, Nagekeo.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 3:13 PM
Pamor BBN & Durjana BBM
Longginus Biaedae, tokoh Nagekeo di Jakarta, yang juga anggota grup facebook Nagekeo Bersatu (NB), menempatkan Redaksi Nagekeo Pos setara dengan redaksi media nasional seperti Kompas, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia.
Redaksi Nagekeo Pos diminta hadir di acara launcing (peluncuran) Bahan Bakar Nabati (BBN) di Muara Angke Jakarta, besok Kamis, 27 November jam 1 siang wib.
Materi acara yakni kerja sama riset dan uji coba NABATI dari limbah kelapa sawit, minyak jelantah, destinasi ban bekas dll. Ini bahan bakar penemuan terbaru untuk para nelayan khususnya kapal-kapal nelayan di Muara Angke Jakarta.
"Kami akan bagi gratis 5 ton produk BBN besok untuk lebih dari 10 kapal nelayan. Selama 6 bulan ke depan, kami lakukan uji coba pemanfaatan BBN ini, dengan memasok sekitar 20 ton per hari. Jika hasilnya memuaskan, perusahaan kami mungkin bisa mendapat mandat dari pemerintah pusat untuk memasok BBN bagi kapal nelayan di seluruh Indonesia," jelas Longginus kepada Redaksi Nagekeo Pos siang ini.
10% BBN untuk Solar
Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, hari ini, menyebutkan saat ini pemerintah sudah punya aturan kewajiban BBN jenis biodiesel 10% untuk solar. Ke depan, bukan tidak mungkin akan ditambah hingga 30%.
"Saat ini kita hanya 10%. Namun sekarang harga CPO sedang rendah. Produsen CPO dalam negeri berharap kita bisa naikkan jadi 20-30%," ungkap Bambang dalam acara Sustainable Development Solutions Network di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Bila para produsen ini bisa memasok lebih banyak untuk pembuatan BBN, lanjut Bambang, bisa saja pemerintah menaikkan kewajiban menjadi sampai 30%. Ini tentu akan berdampak positif buat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasalnya, ketika lebih banyak BBN digunakan dan itu diproduksi di dalam negeri, maka impor energi akan berkurang. Artinya, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nilainya ratusan triliun rupiah per tahun bisa dihemat.
"Kita bisa mengurangi impor BBM. Kita juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap BBM," sebutnya.
Hal ini, tambah Bambang, tentu menjadi kabar baik. Ini karena produksi minyak Indonesia terus menurun sehingga separuh kebutuhan dalam negeri harus diimpor.
"Meningkatkan produksi minyak sepertinya mustahil. Tapi kita punya potensi non fosil. Dengan dukungan dari pemerintah, saya yakin pemanfaatannya akan semakin besar," jelasnya.
Nelayan Sulit Peroleh BBM Subsidi
Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat bercerita soal nelayan kecil yang tidak pernah menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Ada bukti nyata tak jauh-jauh dari kantor Susi.
Ada sebuah kampung nelayan di utara Jakarta, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Para nelayan di sini mengaku tidak pernah menikmati BBM subsidi langsung dari sumbernya.
Kepala Bidang Perikanan, Suku Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta Lili Litasari mengatakan, kondisi yang membuat nelayan tidak bisa mendapatkan BBM subsidi itu karena nelayan tidak bisa dapat utang.
"Nelayan di sini kan kebanyakan mau melaut atau nangkap ikan dia utang dulu BBM-nya. Nah yang biasa memberi utang BBM itu ya yang jual BBM di pinggir jalan sekitar kampung ini," ujar Lili ditemui di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, kemarin (Selasa).
DURJANA BBM
Hari ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah menjelaskan alasan kenaikan harga BBM subsidi Rp 2.000 per liter. Menteri ESDM Sudirman menjelaskan, Indonesia adalah negara yang miskin minyak, namun menyuapi rakyatnya dengan BBM murah.
Sementara stok minyak bumi Indonesia hanya tersisa 4,1 miliar barel dan akan habis 10 tahun lagi.
Sudirman Said menanggapi soal rencana DPR akan menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah terkait kebijakan menaikkan harga BBM subsidi.
Dengan tegas Sudirman mengatakan bahwa itu hak DPR, namun ia kembali mengingatkan selama ini kebijakan subsidi BBM banyak salah sasaran dan hanya untuk kegiatan konsumtif.
Sudirman mengatakan, sudah disadari lama, BBM subsidi banyak dinikmati kalangan masyarakat kelas menengah-atas.
"Jadi 78% subsidi BBM selama ini ya orang seperti kita-kita ini yang menikmati, bukan masyarakat miskin," ujarnya.
Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, naiknya harga BBM subsidi akan membuat kemiskinan turun.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 7:03 PM
Mari Membeli Saham !
Markus dan Obet tiba di Jakarta. Dua orang Rendu ini langsung ke Bursa Efek Indonesia (BEI). "Kami mau beli saham, bu. Kami dua punya uang Rp 200 juta. Kami dari Rendu, Flores," kata keduanya kepada Kiki Widyasaridewi, direktur pengembangan BEI. Kiki kaget, tapi kemudian memahami niat dua orang ini.
"Oh tentu bisa, tapi harus ikut mekanismenya. Bapak tidak bisa beli langsung di sini," kata Kiki.
Sembari diajak naik lift, keduanya mendapat penjelasan Kiki. "Di lantai 5 ada perusahaan mentari sekuritas. Nanti bapak-bapak mendaftar di situ sebagai nasabahnya. Sesudah mendaftar baru bisa beli saham. Tapi, kenapa tertarik beli saham pak," kata Kiki, pendek. "Ohh ada saudara kami namanya Robert, orang Bo'anioa. Dia bilang beli saham bisa untung berlipat-lipat," sambar Markus.
Tiba di lantai 5. Dua staf mentari sekuritas sigap melayani. Formulir disodorkan, Markus dan Obet mengisi semua data yg diperlukan. "Ini uang kami, silakan kami mau beli saham," kata Markus. "Maaf pak, uangnya nanti bapa transfer lewat bank. Bapa ke bank sekarang," staf itu menjelaskan. Obet segera ke bank dan mentransfer uang ke rekening mentari sekuritas. Kini, keduanya resmi menjadi nasabah mentari sekuritas dan bisa jual-beli saham di BEI.
Kiki kembali mengajak mereka makan siang. Restoran Siam Thailand di lantai I jadi pilihan. "Sup Tom Yum 3 dan Casava 3," Kiki memesan makanan. Mendengar kata Casava, selera makan Markus membuncah. Casava pun tersaji, Obet melahap sepotong, "Oi ngi laka wai uwi ai, ngero. Gore-gore tau ngaza casava hahaha." Keduanya terbahak. Kiki ikut tertawa. Asyik.
Sambil makan Kiki menjelaskan bagaimana membeli dan menjual saham sebagai investasi di BEI.
Sekarang bapak berdua bisa beli-jual saham di BEI. Melalui Mentari Sekuritas, bapa bapa boleh beli saham yang sudah ada di bursa, atau beli saham perusahaan yang baru. Sebelum membeli bapa harus tahu informasi tentang perusahaan. Informasi penting, misalnya, jenis usaha, keuangan, dll, dibaca pada apa yang disebut Prospektus. Ini semacam buku panduan agar kita tahu semua informasi tentang perusahaan.
Pasar Perdana dan Sekunder
Kebetulan minggu depan Pertamina mau jual saham di BEI. "Ini perusahaan yang baru mau jual saham di bursa. Maka disebut Inintial Public Offering/IPO/penawaran saham perdana. Karena disebut juga pasar, maka ini disebut Pasar Perdana," jelas Kiki. Keduanya sepakat beli saham Pertamina di pasar perdana (primary market).
Pertamina mematok harga saham IPO Rp 1000 per lembar. Markus membeli Rp 100 juta, demikian juga Obet Rp 100 juta. Keduanya, masing-masing memegang 100 ribu lembar, equivalen 1000 lot per orang. 1 lot berisi 500 lembar saham. Lot dipakai sebagai satuan perhitungan transaksi BEI karena menggunakan sistem IT. Kini keduanya resmi menjadi pemegang saham (investor) Pertamina. Kiki lalu memberi penjelasan spesifik.
Saham Markus dan Obet lalu berpindah ke Pasar Sekunder (secondary market) alias tercatat dan ditransaksikan di bursa. Harga perdana tadi senilai Rp 1000 per lembar bisa segera berubah begitu diperdagangkan. Bisa bergerak naik, bisa turun. Katakanlah naik di hari pertama perdagangan sebesar 20 persen, maka markus dan obet meraih untung Rp 200 per lembar jika keduanya menjual ke orang lain menjelang penutupan bursa di sore hari. Harga penutupan menjadi Rp 1.200 per lembar. Tinggal dikalikan Rp 200 x 200 ribu lembar = 40 juta. Obet untung 20 juta, Markus 20 juta.
Tetapi jika keduanya memilih simpan (hold) alias tidak menjual, maka 40 juta hanya dianggap sebagai potensial gain.
Ternyata, keduanya memilih berbeda. Markus langsung menjual di sore hari itu juga, Obet memilih simpan hingga 2015. Markus langsung mengantongi keuntungan Rp 20 juta. Dia berorientasi jangka pendek, sedangkan Obet jangka panjang.
Pasar sekunder BEI otomatis memfasilitasi transaksi langsung, segera, dan seketika atau disebut online trading bagi setiap nasabah perusahaan sekuritas. Markus dan Obet pun menggunakan fasilitas ini. Keuntungan Markus dan Obet dari selisih harga beli dan harga jual tadi disebut capital gain (keuntungan modal), karena beli murah jual mahal.
Capital Gain dan Deviden
Nah, apakah keuntungan keduanya hanya dari capital gain? Tidak! Masih ada satu lagi keuntungan yakni deviden. Ini adalah laba perusahaan (pertamina) tiap tahun yang dibagikan kepada setiap pemegang saham sesuai jumlah lembar saham (persentasi kepemilikan).
Katakanlah tahun 2015 Pertamina mematok laba per lembar saham (earning per share/EPS) Rp 500, lalu memutuskan memberi deviden itu ke pemegang saham, maka Markus dan Obet memperoleh keuntungan tambahan Rp 50 juta per orang. Sayang, deviden ini tidak dinikmati Markus karena dia sudah menjual saham pertamina tahun 2014 di hari pertama perdagangan. Deviden Rp 50 juta ini hanya dinikmati Obet karena masih memegang (hold) saham Pertamina sampai tahun 2015.
Apalagi, jika harga saham Pertamina di BEI pada tahun 2015 terus naik, katakanlah menjadi Rp 2000 per lembar. Maka, Obet selain mendapat deviden Rp 50 juta plus capital gain Rp 1000 per lembar, total keuntungannya menjadi Rp 150 juta, plus modal Rp 100 juta, maka dalam jangka waktu setahun uang Obet di mentari sekuritas tercatat Rp 250 juta.
Jadi, kedua orang Rendu ini mendapat 2 keuntungan yakni capital gain dan deviden jika membeli saham di BEI. Dalam hal saham Pertamina, Obet mendapat capital gain plus deviden, sedangkan Markus hanya capital gain. Markus berorientasi investasi jangka pendek, Obet jangka panjang.
Warga NB (Nagekeo Bersatu) yang baik hati, maaf saya sengaja menulis artikel informatif singkat ini mungkin berguna bagi kita. Markus, Obet, Robert, Pertamina, hanya ilustrasi agar lebih sederhana wkwkwkw.
Setelah 6 bulan menjadi wartawan koran ekonomi main stream Investor Daily, banyak hal menarik saya peroleh. Tetapi ada satu yang mengusik. Ternyata, belum ada -kalau pun ada tak lebih dari 10), orang Nagekeo menjadi investor di pasar modal. Padahal, dunia pasar modal khususnya pasar saham begitu menjanjikan. Tentu, butuh pengetahuan yang baik tentang pasar saham. Dan, pengetahuan itu bisa kita peroleh dari mana-mana.
Semoga bermanfaat.......
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 8:46 PM
Subsidi BBM, Kebohongan Pemerintah dan Pertamina
Oleh Zulhendri, Dir. Eksekutif Petromine Watch
Forward BBM yang kami terima dari salah satu orang dalam (Pertamina):
"Mas, perlu diketahui, istilah Subsidi itu hanya kebohongan pemerintah + Pertamina. Saya sendiri juga perih menyaksikan kerakusan para pejabat di pertamina. Harga premium & solar dari Russian oil itu cuma 425 USD per metrik ton atau sekitar kurang dari Rp 4.300,- per ltr. Melalui Petral angka 425 tsb dimark up 300 USD sehingga menjadi 725 USD, & oleh Pertamina disempurnakan mark up-nya menjadi 950 USD, angka inilah yg kemudian disebut sbg harga pasar yg mengharuskan adanya istilah subsidi tsb. Luar biasa bajingan mas!!"
*Catatan :APAKAH HAL TERSEBUT BENAR?JIKA BENAR ARTINYA MARK UP YANG DILAKUKAN MENCAPAI 100%, DARI HARGA 425 USD MENJADI 950 USD (PETRAL Mengambil Keuntungan 300 USD & PERTAMINA Mengambil Keuntungan 125 USD)
Hal ini tidak mungkin terjadi Mark Up jika Petral langsung membeli minyak ke Produsen (NOC). Jelas bahwa ini mengindikasi PT Pertamina Energy Trading (Petral) anak usaha PT Pertamina (Persero) masih menggunakan Perantara (Mafia Minyak) dalam melakukan pembelian Minyak Mentah.
Tidak hanya itu, bahkan ada dugaan kuat juga Mark Up yg dilakukan PT Pertamina (Persero) sebesar 125 USD dicurigai sebagai bentuk Upeti/Commitment Fee dari Karen Agustiawan (Dirut Pertamina) yang diduga diberikan kepada Ani Yudhoyono utk mempertahankan posisinya sebagai Dirut Pertamina.
MAKA BPK HARUS BERANI MENGAUDIT PROSES MARK UP YANG DIDUGA TERJADI DALAM PEMBELIAN MINYAK MENTAH YANG DILAKUKAN PT PERTAMINA (PERSERO) & PETRAL !
DAN KPK HARUS BERANI MENGUSUT TUNTAS ATAS DUGAAN MARK UP DALAM PEMBELIAN MINYAK MENTAH YG DILAKUKAN PT PERTAMINA (PERSERO) & PETRAL !
MARI BERSATU MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM DENGAN KOMPENSASI BLSM !
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 11:00 PM
Dana Rp43 Miliar untuk Bandara Mbay Pindah ke Sumba
"Memang benar, menurut info gosip murahan, bahwa migrasinya anggaran bandara Mbay yang telah dialihkan ke pos lain di kabupaten lain, 'dimainkan' juga oleh beberapa wakil rakyat asal NTT di Senayan, yang hendak membiarkan Mbay tetap terkebelakang dan melarat," tulis salah satu anggota group Nagekeo Bersatu.
Salah satu anggota lainnya membenarkan pengalihan dana Rp43 miliar ke Sumba Barat. "Karena kita orang nagekeo terjebak dalam hukum perdata, dan ada oknum oknum tertentu dari wakil rakyat yang bermain tentang bandara Surabaya 2, karena mereka tidak mengingin Nagekeo maju dan bersaing dengan kabupaten tetangga dan jika bandara di Mbay jadi otomatis bandara Turelelo terancam," tulisnya.
"Kita jangan dulu menyerang pemerintah atau legislatif di pusat. Kita kilas balik dulu soal persoalan tanah untuk bandara tersebut. Siapa yang menggagalkan? Para elite di tingkat pusat ataukah para elite di daerah? Jangan-jangan kita yang memprovokasi masyarakat agar menolak pembangunan bandara?," tulis seorang pemerhati yang lain.
Menurutnya, pemenang tender untuk proyek Bandara internasional Marapokot telah ada dan telah berkali-kali ke Mbay untuk menyelesaikan pekerjaan bandara sesuai kontrak yang telah ada. "Namun selalu kandas karena tanah lokasi bandara masih bermasalah," tulisnya.
Anggota DPRD NTT asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka, Anwar Pua Geno mengatakan pemerintah pusat melalui Departemen Perhubungan telah menarik dana Rp43 miliar yang telah dialokasikan untuk pembangunan Bandara Mbay akibat belum tuntasnya pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Surabaya II.
"Bandara tidak ada guna buat orang Mbay! Titik! Bandara adalah perampokan tanah bentuk baru!" tulis Julius Jera Rema, pemerhati ekonomi kabupaten pemekaran dan tinggal di Jakarta. Selain itu, kata Julius, ide membangun bandara bertaraf internasional di Mbay hanya akan mematikan atau meng-kanibal bandara yang telah ada di Flores seperti Bandara Frans Seda (Maumere), Bandara H Hasan Aroeboesman (Ende), Bandara Turelelo (Bajawa), dan Bandara Frans Sales Lega (Ruteng), Bandara Gewayantana (Larantuka), Bandara Wunopito (Lewoleba).
Hal senada disampaikan Alfonsus Atukota, tokoh muda asal Mbay yang saat ini berprofesi wartawan di Jakarta. "Bagi saya pembangunan Bandara Mbay lebih merupakan proyek mercusuar Pemda yg tidak membumi dengan kepentingan masyarakat setempat" ujarnya. Dia menilai Pemda telah memutuskan kebijakan tanpa peduli dengan keberadaan masyarakat lokal (Mbay) yang mayoritas adalah petani sawah dan peternak. "Ini menunjukan kalau Pemda tidak memiliki skala prioritas pembangunan. Buta terhadap kekuatan yg dimiliki nagekeo. Bandara bukan infrastruktur yg urgen di Mbay saat ini. Mengapa Pemda tidak memaksimalkan irigasi mbay sebagai kekuatan untuk membangun basis ekonomi lokal, sebagai lumbung beras?" tandas Alfonsius.
"Beban Mbay terlalu berat: sebagai lumbung padi, Ibokota Nagekeo, bandara internasional, Kota Pelajar, pusat industri garam dan sebagainya. Kita mau fokus ke mana? Sampai sekarang saja pembangunan kantor daerah belum kelar. Sawah yang dibangun sejak tahun 1970-an belum mampu memenuhi kebutuhan daerah. Sekolah saja masih compang-camping. Sah- sah saja kalau kita ingin mewujudkan semuanya. Tapi kalau satu saja belum terwujud bagaimana mungkin semuanya bisa kita raih?" keluh Yohanes Donbosko Adja, pemerhati kebijakan pemerintah daerah yang saat ini bekerja di Stasiun Televisi Berita Metro TV di Jakarta.
Jika bandara Mbay tetap dibangun maka total lahan yang akan dibebaskan mencapai 114 hektar. Lahan yang akan dibebaskan itu merupakan lahan sawah produktif. Jika harga per metersquare diperkirakan sebesar Rp100,000, maka pemerintah daerah (Pemda) Nagekeo harus menyiapkan dana sebesar Rp114 miliar untuk pembebasan lahan tersebut.
Untuk diketahui, pembangunan bandara Surabaya II Mbay membutuhkan lahan sekitar 252 hektar untuk pembangunan run way sepanjang 4 kilometer (4,000 meter) dengan lebar 750 meter.
Dari kebutuhan lahan ini, 138 hektar adalah lahan ex jepang dengan panjang landas pacu 600 meter dan 114 hektar adalah lahan yang harus dibebaskan. Di dalam lahan 138 hektar sendiri, pihak TNI mengklaim memiliki sebagiannya termasuk lahan yang dihuni sebagian warga di Tonggurambang.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 10:42 AM
IMCF: PELATIHAN PEMBUATAN MINYAK KELAPA MURNI (VC0) di WUDU.
Keunggulan minyak kelapa murni:
1. Aromanya segar
2. Lebih tahan lama
3. Hemat bahan bakar (tidak dimasak).
4. Harganya jauh lebih mahal
5. Penobatan untuk berbagai jenis penyakit.
Kanisius Kami, pendiri IMCF (INDONESIA MALARIA CARE FOUNDATION) menulis di facebook Nagekeo Bersatu belum lama ini bahwa masyarakat di Wudu antusias merespon proyek pembuatan minyak kelapa murni ini. "Ini adalah hal-hal praktis yang bisa kita buat untuk masyarakat," tulisnya.
Kanis, yang juga tokoh media di Jakarta ini, mengatakan masyarakat Nangaroro dan sekitarnya serta Wudu sudah bisa memproduksi minyak kelapa murni dengan kualitas yang sangat bagus. "Dalam satu bulan terakhir produksi mereka dibeli oleh IMCF seharga Rp 75.000 per botol Aqua besar untuk pembuatan Natural Medicine sejumlah penyakit yang akan dikembalikan kepada masyarakat secara cuma-cuma," katanya.
Kanis mengatakan masyarakat sesungguhnya dapat memproduksi minyak kelapa murni dalam jumlah besar jika tersedia botol-botol kemasan (150 atau 250 ml ) yang nantinya bisa dijual secara retail ke masyarakat di Flores sendiri, Kupang dan daerah-dearah lain.
Untuk perbandingan, 15 butir kelapa dapat menghasilkan 1 botol aqua (besar) minyak kelapa murni atau sebanyak 1,5 liter dengan harga Rp 75.000. Jika kelapa dengan jumlah yang sama diproses menjadi kopra maka hanya akan menghasilkan 3 kg dengan harga Rp 2.800 per kg atau Rp 8.400 untuk 3 kg. Jika diproses menjadi minyak goreng tentu hanya menghasilkan 5 botol (bir) seharga Rp 7.000, atau total Rp 35.000.
"Berbeda dengan pembuatan minyak kelapa biasa, pembuatan minyak kelapa murni tidak menggunakan bahan bakan (kayu api) sehingga pembuatannya jauh lebih hemat energi (tenaga dan bahan bakar)," jelas Kanis.
Ignaz W Mudja: saya ada rencana mau buat puisi nih, tp keburu disentil oleh mosalaki dari Boanio, terpaksa dipendam saja deh...hehehe...tepatlah Ame Alfons, ngo ngani & kema ghawo itu identik dengan actus bekerja. Tidak sekedar omong, meski omong itu penting. Paling tidak kita bisa mengikuti iklan rokok, talk less do more. hehehe....
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 3:54 PM
FITRA Tolak Kenaikan Gaji Kepala Daerah
Atas rencana tersebut, Seknas FITRA (Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran) bersama 15 anggota FITRA di daerah menyatakan menolak atas rencana kenaikan gaji Kepala Daerah tersebut.
Dengan alasan sebagai berikut, salah kaprah penghasilan kepala daerah minim. Selama ini publik dipersepsikan bahwa penghasilan kepala daerah kecil. Selama ini yang diketahui publik hanya gai pokok dan tunjangan jabatan saja yakni Rp 8,4 juta (gaji pokok Rp 3 juta + Tunj Jabatan Rp 5,4 juta) untuk Gubernur dan Rp 5,8 juta (gaji pokok Rp 2,1 juta + Tunj. Jabatan Rp 3,7 juta) untuk Walikota/Bupati.
"Padahal, sebenarnya kepala daerah juga memperoleh insentif dari pemungutan Pajak dan Retribusi daerah minimal yang besarnya minimal 6 kali gaji+tunjangan dan maksimal 10 kali gaji+tunjangan, tergantung dari Pajak dan Retribusi Daerah bersangkutan, sebagaimana diatur dalam PP 69 tahun 2010.
Oleh karena itu, untuk daerah yang miskin Pajak dan Reribusi Daerahnya, minimal seorang Gubernur akan memperoleh penghasilan bulanan yang masuk kekantong sebelum dipotong pajak Rp 58,8 juta dan Bupati/Walikota Rp 41,1 juta.
Secara resmi, Provinsi Jateng merilis Gaji Gubernurnya sebesar Rp 79,1 juta dan Gubernur Jatim Rp 79,8 juta, saat menanggapi rilis FITRA terkait pengahasilan Kepala Daerah akhir tahun lalu," kata Sekjen FITRA Yuna Farhan di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, penghasilan tersebut belum termasuk biaya penunjang operasional yang besarnya juga tergantung PAD. Biaya penunjang operasional ini ada yang bersifat lumpsum dan dikelola oleh Bendahara. Untuk DKI Jakarta misalnya, biaya penunjang operasional yang diberikan setiap triwulannya sebesar Rp 4,4 milyar, dimanaGubernur Rp 2,4 milyar, Wagub Rp 1 milyar dan yang dikelola Bendahara Rp 900 juta.
"Artinya, pernyataan.Presiden gaji kepala daerah tidak layak jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan kinerjanya adalah tidak benar," kata Yuna.
Selain itu kenaikan Gaji Kepala Daerah akan diikuti kenaikan Gaji 15.000 anggota DPRD se Indonesia. Kenaikan gaji kepala daerah juga akan secara langsung akan diikuti oleh kenaikan penghasilan 15.000 DPRD seluruh Indonesia. Pasalnya parameter penghasilan DPRD menggunakan dasar perhitungan gaji pokok Kepala Daerah.
Sesuai dengan PP 37/2006 dan perubahannya PP 21/2007, berbagai jenis penghasilan DPRD mengacu besarnya gaji pokok kepala daerah, seperti uang representasi sebesar 100% gaji pokok kepala daerah, tunjangan jabatan 145% uang representasi dan tunjangan-tunjangan lainnya.
Dan juga, kenaikan Gaji Kepala Daerah akan membangkrutkan daerah. Berdasarkan analisa FITRA, saat ini belanja daerah tersandera birokrasi, pada tahun 2011, 298 daerah mengalokasikan 50%lebih anggarannya untuk belanja pegawai. Meningkat pada tahun 2012, 302 daerah mengalokasikan separuh anggarannya untuk belanja pegawai. Rerata tahun 2008-2012, terdapat separuh daerah yang mengalokasikan separuh anggarannya untuk belanja pegawai, bahkan 11 daerah diantaranya mengalokasikan 70% anggarannya untuk pegawai pada tahun 2011-2012.
Kenaikan gaji kepala daerah yang pasti diikuti dengan kenaikan penghasilan DPRD, jelas akan kembali menguras anggaran daerah untuk kepentingan elit dan birokrasi. yang akan menyebabkan daerah terebut bangkrut karena tidak mampu melakukan pelayanan publik sesuai tujuan otonomi daerah. Padahal sebelumnya Pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS karena besarnya belanja daerah untuk birokrasi, jelas-jelas ini menunjukan ketidakkonsistenan Pemerintahan SBY.
"Berdasarkan pernyataan di atas, FITRA meminta Presiden SBY untuk membatalkan kenaikan gaji Kepala Daerah," tegasnya.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 6:10 PM
Bupati se-Flores Sepakati Percepatan Pembangunan Pariwisata
Oleh Elias Mei
BAJAWA (Nagekeo Pos) - Para Bupati sedaratan Flores telah menyepakati Naskah Percepatan Pembangunan Pariwisata dalam Pertemuan Para Bupati Sedaratan Flores dengan Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 bertempat di Aula Setda Ngada. Naskah Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mendorong Percepatan Pembangunan Pariwisata di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Ada pun 10 Butir Kesepakatan dalam pertemuan para Bupati sedaratan Flores itu adalah sebagai berikut :
1. Mengalokasikan pendanaan secara proporsional untuk mendukung pembangunan suatu kawasan Flores sebagai pusat kepariwisataan dunia;
2. Mengembangkan kebijakan pro lokal dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Flores;
3. Menjunjung prinsip kerjasama dan kemitraan dengan seluruh stakeholder menuju destinasi Flores berdasar Masterplan Pariwisata Flores dan Ripparda Kabupaten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kawasan Perhatian Investasi (KPI);
4. Meningkatkan kompeten SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan jejaring bisnis melaui pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata untuk meningkatkan kualitas usaha pariwisata, meningkatakan peran serta aktif masyarakat dalam aktivitas kepariwisataan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, serta melakukan pengembangan produk wisata yang kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya alam, seni dan budaya lokal secara bertanggungjawab dan sesuai dengan daya dukung;
5. Meningkatkan kualitas pemasaran produk eco-tourism, desa wisata, agrowisata, wisata budaya, dan heritage serta wisata religi terutama untuk mendukung Sail Komodo 2013 di jalur lingkar utara dan selatan melalui semua kabupaten di Flores dengan memanfaatkan media komunikasi teknologi dan informasi (CTI/Communication Technology Information) berdasarkan database yang valid, jujur dan terpercaya;
6. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian stakeholder termasuk pengunjung pada upaya keamanan, ketertiban dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Flores dan sekitarnya;
7. Mengaktifkan forum komunikasi dan promosi investasi serta kerjasama stakeholder secara berkala dan berkesinambungan untuk mengawal program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan tata kelola destinasi melalui Badan Pengelola Pariwisata Flores dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya untuk mempercepat pembangunan di bidang sarana dan prasarana umum dalam hal ketersediaan dan keterpeliharaan :
a. Prasarana jalan dengan peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional, untuk jalur lingkar selatan dan dari ibukota kabupaten ke kecamatan;
b. Air bersih untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kabupaten/kota dan pusat persinggahan Sail Komodo 2013;
c. Listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;
d. Sarana telekomunikasi untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;
e. Sistem pembuanagn air kotor, sampah, dan snitasi;
f. Rumah sakit berstandar internasional atau rumah sakit terapung dan penanganan bencana (Crisis Center);
g. Pendidikan pariwisata;
h. Pembangunan dermaga/ dermaga apung berstandar internasional, bandara internasional, depo bahan bakar minyak.
9. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk mempercepat di bidang transportasi darat, laut, dan udara dalam hal ketersediaan dan keterpeliharaan :
a. Peningkatan jalur dan frekuensi penerbangan maskapai asing dan maskapai nasional dari sumber utama pasar wisatawan mancanegara;
b. Peningkatan kualitas sarana bandara, terminal bus dan pelabuhan laut yang memenuhi International Ship and Port Security Code (ISPS Code);
c. Peningkatan kenyamanan sarana transportasi;
d. Keterpaduan moda transportasi;
e. Ketersediaan pelayanan transportasi perintis; dan
f. Ketersediaan rambu/ petunjuk perjalanan menuju daya tarik wisata dan destinasi pariwisata.
10. Pertemuan para Bupati sedaratan Flores selanjutnya akan dilaksanankan pada bulan Maret 2013 di Kabupaten Manggarai Barat.
Naskah kesepakatan ini ditandantangani oleh Bupati Ngada, Marianus Sae serta sejumlah pejabat yang mewakili Bupati sedaratan Flores lainnya yaitu Bupati Manggarai Barat, Bupati Manggarai, Bupati Manggarai Timur, Bupati Nagekeo, Bupati Ende, Bupati Sikka, dan Bupati Flores Timur. Penandatanganan Naskah ini disaksikan oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Firmansyah Rahim dan Kabid Ekonomi pada Bappeda Provinsi NTT.
Ada pun 10 Butir Kesepakatan dalam pertemuan para Bupati sedaratan Flores itu adalah sebagai berikut :
1. Mengalokasikan pendanaan secara proporsional untuk mendukung pembangunan suatu kawasan Flores sebagai pusat kepariwisataan dunia;
2. Mengembangkan kebijakan pro lokal dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Flores;
3. Menjunjung prinsip kerjasama dan kemitraan dengan seluruh stakeholder menuju destinasi Flores berdasar Masterplan Pariwisata Flores dan Ripparda Kabupaten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kawasan Perhatian Investasi (KPI);
4. Meningkatkan kompeten SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan jejaring bisnis melaui pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata untuk meningkatkan kualitas usaha pariwisata, meningkatakan peran serta aktif masyarakat dalam aktivitas kepariwisataan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, serta melakukan pengembangan produk wisata yang kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya alam, seni dan budaya lokal secara bertanggungjawab dan sesuai dengan daya dukung;
6. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian stakeholder termasuk pengunjung pada upaya keamanan, ketertiban dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Flores dan sekitarnya;
7. Mengaktifkan forum komunikasi dan promosi investasi serta kerjasama stakeholder secara berkala dan berkesinambungan untuk mengawal program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan tata kelola destinasi melalui Badan Pengelola Pariwisata Flores dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
a. Prasarana jalan dengan peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional, untuk jalur lingkar selatan dan dari ibukota kabupaten ke kecamatan;
b. Air bersih untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kabupaten/kota dan pusat persinggahan Sail Komodo 2013;
c. Listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;
d. Sarana telekomunikasi untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;
e. Sistem pembuanagn air kotor, sampah, dan snitasi;
f. Rumah sakit berstandar internasional atau rumah sakit terapung dan penanganan bencana (Crisis Center);
g. Pendidikan pariwisata;
h. Pembangunan dermaga/ dermaga apung berstandar internasional, bandara internasional, depo bahan bakar minyak.
a. Peningkatan jalur dan frekuensi penerbangan maskapai asing dan maskapai nasional dari sumber utama pasar wisatawan mancanegara;
b. Peningkatan kualitas sarana bandara, terminal bus dan pelabuhan laut yang memenuhi International Ship and Port Security Code (ISPS Code);
c. Peningkatan kenyamanan sarana transportasi;
d. Keterpaduan moda transportasi;
e. Ketersediaan pelayanan transportasi perintis; dan
f. Ketersediaan rambu/ petunjuk perjalanan menuju daya tarik wisata dan destinasi pariwisata.
10. Pertemuan para Bupati sedaratan Flores selanjutnya akan dilaksanankan pada bulan Maret 2013 di Kabupaten Manggarai Barat.
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 9:43 PM
Di Mana Para Generasi Penerus?
Oleh Jabrix Boawae
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 7:20 PM
